Penulis: admin |
Natuna, (KP), – Nama Abdul Hamid Rizal, dan Ngesti Yuni Suprapti, kembali disebut-sebut. Saat ini nama pasangan kuat yang berhasil memenangkan Pemilihan Umum Kepala Derah (Pemilukada) tahun 2015 itu, semakin kerab dibicarakan. Bola panas menyoroti kinerja Hamid Rizal selaku Bupati Natuna yang dilantik, pada Rabu (4/5/2016) silam itu, mulai bergejolak. Ungkapan ketidakpuasan terhadap kinerja pasangan yang menyebut dirinya Berhati Nyaman (Bersama Hamid-Ngesti Natuna Jaya, Makmur, dan Aman), langsung dilontarkan oleh partai pengusung.
Sebagaimana diketahui, Abdul Hamid Rizal, dapat mengikuti Pilkada Natuna 2015, berkat adanya rekomendasi dari dua partai, yakni Gerindra dan PAN. Sayangnya, setelah terpilih menjadi Bupati Natuna, Hamid Rizal, terkesan jalan sendiri. “ DPC Gerindra Natuna menilai kepemimpinan saudara Bupati Hamid Rizal, pada intinya sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat. Niat kita mengusung saudara Bupati Hamid Rizal, didampingi saudari Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti, adalah untuk berhati nyaman. Dalam artian bersama Hamid-Ngesti Natuna bisa adil, makmur, sejahtera, dan beriman, “ ujar Alfiandry, S.Ikom, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Natuna, kepada Koran Perbatasan.
Menurut Alfiandry, DPC Partai Gerindra Natuna mengambil sikap, serta mencabut dukungan politik terhadap Bupati Hamid Rizal, dikarenakan sudah tidak lagi mengacu pada barometer sejahtera, dalam rangka meningkatkan nilai-nilai ekonomi masyarakat, serta konstribusi perputaran uang di daerah, dimana angka kemiskinan naik 0,05 persen pertahun. “ Demokrasi dibuat atas dasar tindaklanjutnya adalah partai politik, mengapa diberikan perenan terbesar terhdap pengendalian pemerintahan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pusat. Karena partai politik juga memiliki tanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ketika sudah bertantangan dengan ini, berarti kita juga punya hak yang sama dengan pemerintah, khusunya bupati terpilih, untuk bersama-sama meberikan konstribusi kepada masyarakat, “ sebut Alfiandry.
Selain tidak mampu mensejahterakan masyarakat, pencabutan dukungan kata Alfiandry juga dikarenakan kearoganan Hamid Rizal selaku Bupati Natuna, dalam mengayomi masyarakat. “ Kami melihat dua tahun terakhir, memang sudah sangat jauh sekali, bahkan tahun 2017 lalu, muncul beberapa pemberitaan tentang hasil APBD, tetapi tidak beredar di Natuna. Apakah itu, hasil dari kegiatan yang bersifat fisik, maupun non fisik. Jadi ini tentunya, bertantangan dengan cita-cita Partai Gerindara sendiri, dari rakyat untuk rakyat. Karena kita benar-benar mendambakan pemerintahan yang mengayomi. Secara pribadi, saya melihat kepemimpinan Hamid Rizal saat ini, memang sangat arogan sekali, “ cetus Alfiandry.
Usai meneguk segelas kopi panas, dan menghisap sebatang rokok, diruang Redaksi Koran Perbatasan Selasa, (12/06/2018) malam, lelaki yang dulunya aktif menyuarakan aspirasi rakyat itu, menjelaskan letak arogannya Hamid Rizal selaku Bupati Natuna, karena tidak mampu memberikan nilai positif kepada masyarakat. “ Dimana letak arogannya, karena seorang pemimpin itu, harus bisa memberikan ketauladanan, dan contoh-contoh yang baik, kepada masyarakatnya. Hari ini, kalau bicara reformasi birokrasi, sesuai amanah, terus terang saya tidak melihat adanya itu. Secara resmi, DPC Gerindra sudah dua kali menyampaikan masukan, saran, sebagaimana keinginan awal. Sayangnya masukan-masukan itu, mengendap dibawah pemikirin beliau selaku Bupati Natuna. Artinya tidak ada respon sikap yang jelas, dan tegas, untuk menindaklanjuti, agar segera berpihak kepada masyarakat banyak, “ beber Alfiandry.
Lebih jauh lagi, anak muda yang pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Natuna Se-Indonesia (FKMNI) itu, memastikan pencabutan dukungan sudah dibahas, dalam internal partai. “ Secara administrastif dukungan Gerindra pada pemerintahan ini ada 10 persen, karena kita memiliki dua kursi. Pernyataan pencabutan dukungan ini, bukan tiba-tiba, karena dalam tiga bulan terakhir DPC Gerindra Natuna memang sudah mengkaji, terkait kebijakan yang diambil oleh Hamid Rizal sebagai Bupati Natuna, dalam kontek untuk lima tahun. DPC Gerinda Natuna, tidak mau, dan tidak ingin melibatkan diri dalam konteks kebijakan yang sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat, “ tegas Alfiandry.
Sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra, Alfiandry memastikan, pencabutan dukungan politik yang disampaikan melalui pemberitaan ini, bukan hanya sekedar ucapan. “ Gerindra Natuna mencabut dukungan politik kepada saudara Bupati Hamid Rizal, tentunya sudah jelas kemana arahnya. Karena pemerintahan bisa kita investment, makanya nanti akan kita selesaikan dulu administrasinya, untuk di adakan pleno, dan akan kita kirimkan surat keputusan itu, kepada lembaga yang terkait, khusunya legislatif. Saya Sekretaris DPC Gerindara Natuna, beserta para pengurus, tidak main-main dengan apa yang telah di ucapkan, “ tutup Alfiandry.
Menanggapi yang terjadi, tokoh masyarakat Serasan, Fadillah melihat secara politik, memang sedikit sulit, karena pernyataan itu, baru hanya disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindara Natuna. Masyarakat, kata Fadillah, belum melihat adanya surat pernyataan pencabutan dukungan itu, secara resmi dikeluarkan dari Partai Gerindra Natuna. “ Menurut saya pernyataan Sekretaris Gerindra Natuna terlalu dini, karena yang membuat rekomendasi untuk pencalonan pasangan Hamid-Ngesti dikeluarkan oleh DPP, dan yang berhak mencabut dukungan itu, juga akan dikeluarkan oleh DPP, “ terang Fadillah.
Seharusnya, kata Fadillah, hasil pleno DPC Gerindra Natuna, dituangkan dalam berita acara, diteruskan kepada DPD, dan DPP mereka. Melaporkan tentang penilaian kinerja Hamid-Ngesti selama dua tahun ini. Karena ini, menyangkut dengan masaalah pencabutan dukungan. “ Nah, ini tentunya akan menjadi menarik, jika DPP Gerindra mendukung penuh keinginan DPC Gerindra Natuna, untuk menarik rekomendasi itu. Kita lihat dulu, sebesar apa keinginan DPC Gerindra Natuna sebagai partai pengusung. Apakah hanya sebatas menarik dukungan politiknya saja, atau berkeinginan menghentikan saudara Hamid Rizal dari jabatan Bupati Natuna, “ sebut Fadillah.
Fadillah menjelaskan, Hamid-Ngesti bukan hanya diusung oleh Partai Gerindra, tetapi ada partai lain, seperti PAN. Sementara, Bupati Natuna Hamid Rizal, saat ini diketahui menjabat sebagai Ketua DPD PAN Provinsi Kepulauan Riau. “ Secara politik tentu tidak mungkin PAN akan menarik dukungan itu. Jadi hanya ada sepuluh persen milik Gerindra. Tetapi, kalau bola liar ini dimainkan oleh elit politik Gerinda, bisa saja DPRD dan masyarakat mendukung. Jika yang disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Natuna itu, sesuai fakta, dimana Hamid Rizal selaku Bupati Natuna, tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Bisa saja masyarakat membuat gerakan, mendesak DPRD mencabut, dan mengusulkan kepada KPU agar mengehentikan Hamid Rizal dari jabatan Bupati Natuna, “ beber Fadillah.
Menurut Fadilah, ada dua asumsi terkait pencabutan rekomendasi dukungan politik yang dilakukan oleh DPC Gerindra Natuna terhadap Hamid-Ngesti. “ Pertama bisa jadi karena Partai Gerindra merasa perihatin dengan tindakan, perbuatan, dan program kerja, serta kebijakan pasangan yang mereka usung sudah tidak sesuai lagi. Mereka bisa saja memperoleh laporan dari ranting, dan anak-anak cabangnya, akan keluhan masyarakat, sehingga timbul keinginan DPC untuk menarik dukungan itu, sebagai pertimbangan simpatinya kepada masyarakat. Asumsi kedua bisa menyerang kembali Partai Gerindra. Karena menjelang 2019, Gerindra sudah mengetahui secara persis, bahwa kepemimpinan Hamid Rizal, tidak begitu mendapat simpati masyarakat. Bisa saja, ini salah satu trik politik Partai Gerindra, dalam menarik simpatik masyarakat, “ cetus Fadillah.
Secara pribadi Fadillah, memastikan permainan politik sudah dimulai dari DPC Partai Gerindra Natuna, terhadap pasangan yang mereka usung sediri. “ Jangan sampai mereka menabur bibit yang salah. Jangan sampai mereka hanya sekedar memberi harapan kepada masyarakat. Mereka harus konsisten membuktikan apa yang telah mereka sampaikan dalam pemberitaan ini. Supaya dampak positif terhadap partai mereka ada, tetapi sebaliknya, jika mereka hanya sekedar berkoar di media, tanpa bukti, dan kerja nyata, yakinlah mereka akan mendapat kecaman luar biasa dari masyarakat. Karena masyarakat juga sedang menunggu permainan politik putaran kedua. Apakah mereka hanya sekedar ingin mendapat perhatian, atau memang benar-benar berada dibarisan depan, berjuang untuk masyarakat, “ tutup Fadilah.
Dalam sebuah pemberitaan, dikutip dari natindonews.com dengan judul “Tak Mampu Sejahterakan Masyarakat, Idealnya Bupati Natuna Mengundurkan Diri“ Oce Welerubun, SH mengatakan, usia dan tuntutan partai dalam menghadapi Pemilu serentak 2019, bisa saja membuat, Bupati Hamid Rizal lupa akan tanggungjawabnya sebagai Bupati Natuna. “ Indikasi saya lihat, dari faktor usia, sudah itu, Bapak Hamid Rizal juga sangat disibukan sebagai Ketua PAN Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatannya padat, untuk menghadapi Pemilu serentak 2019 nanti. Dengan segala hormat, saya sarankan agar beliau istirahat bersama keluarga, dan ngemong putu (cucu), ” tutur Oce.
Menanggapi yang terjadi, Anizar Sulaiman, Sang Pembangun Impian Kandidat Presiden Presidium Dewan Peripura, melihat ini suatu yang serius, ikhwal krusial, tentang legitimasi seorang pemimpin dalam posisi jabatan. “ Dukungan pencabutan itu, menggambarkan legitimasi kepemimpinan sedang mengalami penggerusan. Kalau ini terus berlangsung, maka sangat mungkin terjadi kepercayaan publik yang akan bermuara pada apa yang dapat disebut sebagai turbulensi, atau pusaran yang menjerembabkan sang penguasa itu sendiri. Inilah sebagai apa yang dapat dinamai dengan tanda-tanda “kutukan” itu, dalam korelasi asimetrik kosmologi politik kekuasan diatas “tahta kematian istana matahari tenggelam”, “ terang Anizar, seraya berpesan, “ kepada para pejuang dan yang berjasa, renungkanlah bait-bait ini, habis manis sepah dibuang, madu ditukar racun, dan susu dibalas tuba, “ cetus Anizar mengingatkan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Miskin (FORMIS) Kabupaten Natuna, Ronny Kambey mengatakan sikap tegas DPC Partai Gerindra Natuna terkait penilaianya atas kinerja Bupati Kabupaten Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si sangat mendasar. “ Tentu ini membuktikan bahwa kepemimpinan saudara Hamid Rizal, sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat. Mungkin karena kibijakan yang selalu diambil berdasarkan kepentingan politik identitas. Tidak pernah ada program yang pro rakyat, dibuatnya selama dua tahun terakhir ini, “ tambah Ronny.
Dalam hal ini, Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Natuna, Yendi Pantomi, SH melihat perekonomian di Natuna saat ini cenderung menurun beberapa persen. ” Jadi ini, apakah ada kaitannya dengan kepemimpinan Hamid-Ngesti, Allahhualam. Tetapi yang perlu kita ketahui centere aliran perokonomian Natuna bersumberkan APBD. Selaku pengusaha, saya sangat setuju dengan statemen yang disuguhkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Natuna, terkait pencabutan dukungan. Karena gagalnya kepemimpinan di orde ini, terbukti dari gerahnya masyarakat, ” cetus anak muda yang membidangi Hubungan Antar Lembaga, kepada Koran Perbatasan, Rabu (13/06/2018). (Amran).
