Penulis: admin |
Kepri, (KP), – Gubernur Provinsi Kepri H. Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda mendengar pendapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun 2017 diruang rapat kantor DPRD, Istana Gubernur Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (28/6/2018).
Dalam laporannya, Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mengatakan Ranperda sendiri merupakan refleksi dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “ Tujuannya adalah agar dapat mengelola sumber daya didaerah lebih efisien dan efektif, ” ujar Nurdin.
Nurdin juga berterimakasih kepada pihak dewan yang mana telah menyampaikan pandangan dari masing-masing fraksi. Itu merupakan hubungan timbal balik antara eksekutif dan legislative dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. “ Pandangan berupa saran dan masukan tersebut dapat kami jadikan acuan untuk perbaikan Ranperda tersebut, ” lanjut Nurdin.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengatakan pandangan fraksi ini merupakan rangkaian yang harus dilalui untuk menyelesaikan Ranperda. “ Berbagai rangkaian harus kita lalui agar Ranperda dapat di sahkan kedepan, ” kata Jumaga.
Sementara itu masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya secara umum, diawali oleh Fraksi PDI-Perjuangan, melalui Ery Suandi mengatakan fraksinya fokus pada kesejahteraan masyarakat. “ Harus senantiasa mengedepankan prisnip persamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, ” ujar Ery.
Kemudian Dewi Kumalasari, mewakili Fraksi Golkar dalam penyampaiannya menyebutkan hasil kinerja keuangan daerah yang telah disampaikan sebelumnya dengan predikat WTP masih perlu peningkatan lebih, terutama yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. “ Harus lebih berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian didaerah, ” imbuh Dewi.
Sedangkan Norman Edi, dari Fraksi Demokrat Plus, dalam pandangannya mengatakan bahwa penyampaian LPP Pemerintah sendiri telah memenuhi kaidah dalam standar akuntansi pemerintahan. “ Beberapa upaya perlu dioptimalkan untuk meningkatkan potensi pendapatan, ” sebut Edi.
Selanjutnya Fraksi Hanura, Sukri Fahrial terlihat langsung menyerahkan berkas pandangan akhir fraksinya kepada pimpinan DPRD. Sedangkan Sarafuddin Aluan utusan dari Fraksi PKS PPP mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban yang diterima sebelumnya telah dibahas dan diberikan masukan serta saran. “ Akuntabilitas keuangan menjadi perhatian utama demi kesejahteraan masyarakat, ” tutup Sarafuddin. (Ambox).
