Penulis: admin |
TAJUK KORANPERBATASAN.COM
TIDAK hadirnya pihak eksekutif dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Natuna tahun 2020 yang berlangsung Rabu, 28 Agustus 2019 menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap keberlangsungan pengelolaan kepemerintahan yang bersih (clean goverment) dan baik (good governance).
Ditengah situasi dimana kita sedang menghadapi kekacauan nilai, gaya hidup yang serba pragmatis, sarat dengan kepentingan-kepentingan sempit, serba instan yang melingkupi pola tindakan keseharian kita.
Tajuk koranperbatasan.com edisi ini memandang begitu pentingnya revolusi mental untuk diterapkan secara nyata dan sungguh-sungguh sebagai instrumen merubah cara pandang, pola fikir, sikap dan prilaku, agar kehidupan lebih berkeadaban. Karena revolusi mental mampu menjadi obat menyembuhkan penyakit jiwa bangsa tanpa terkecuali, utamanya para pemimpin itu sendiri.
Masing-masing pihak seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika bernegara dalam persatuan dan persaudaraan sebagai modal dasar memajukan daerah. Eksekutif dan legislatif seharusnya menciptakan harmonisasi antar pemangku kepentingan, mengutamakan kepantingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. Bukan sebaliknya mendemonstrasikan perseteruan apalagi mendramatisir konflik terbuka dihadapan publik yang dapat “ditafsirkan dan dimaknai” sebagai perang dingin antar lembaga negara (eksekutif – legislatif).
Revolusi mental mengembalikan manusia Indonesia kepada pancasila sebagai etika berbangsa dan bernegara. Selamat bekerja, dalam duduk menjaga tuah, untuk berdiri menjaga marwah.
Koranperbatasan.com, Sabtu, 31 Agustus 2019
