Penulis: admin |
NATUNA, (KP),- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Wan Siswandi, S.Sos, M.Si, membuka acara Penyerahan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat (KP), Pertimbangan Teknis, dan Surat Keputusan (SK) Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-wilayah Kepri. Acara berlangsung dengan baik, dan berjalan sesuai harapaan, pada Kamis (05/07/2018) di Gedung Sri Serindit Ranai.
Acara tersebut dihadiri oleh, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Dr. Bima Haria Wibisana, Kepala BKN Regional I Pekanbaru, Andrayati, dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, dalam sambutannya mengatakan, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan bidangnya masing-masing.
Kata Bima, boleh saja putra daerah diperhatikan, dimudahkan dalam penerimaan CPNS, namun harus sesuai dengan bidang mereka. “ Seperti kasus di Papua, mereka ingin guru yang berasal dari daerahnya, namun ternyata tidak ada guru khusus yang membidangi satu mata pelajaran tertentu. Misalnya khusus guru matematika, fisika, biologi, geografi, dan lain sebagainya, namun adanya hanya guru umum. Lalu nanti SDM-nya bagaimana ?,” tanya Bima, dihadapan seluruh hadirin.
Bima menegaskan, saat ini dalam rangka penerimaan CPNS, pemerintah tidak ingin ada kata titip menitip saudara, sahabat, dan kenalan. Namun akan di tes sesuai dengan kemampuan para pendaftar CPNS masing-masing. “ Sekarang tidak ada lagi kata titip menitip lewat pejabat. Jangankan pejabat setingkat daerah, Kahiyang Ayu yang merupakan anak Presiden Jokowi, saja, tidak lulus tes CPNS, ” ujar Bima.
Bima juga mengingatkan, agar saat ini setiap ASN harus mulai berinovasi dalam memfaatkan kecanggihan teknologi. Apalagi saat ini teknologi, dari waktu kewaktu terus berkembang. “ ASN harus bisa menguasai teknologi. Apalagi di Natuna saya lihat jaringan internet sudah 4G, ini harus kita manfaatkan. Kalau kita masih bekerja dengan cara manual, kapan negara ini akan maju,” tegas lelaki yang menghabiskan masa kecilnya di tanah Papua. Lebih jauh lagi, Bima menegaskan, setiap ASN wajib bersikap loyal terhadap atasannya, baik di tingkat daerah maupun pusat. “ Ini justru ada ASN yang ikut-ikutan menulis hastag 2019 ganti presiden. Padahal presiden itu, adalah pimpinan tertinggi, seluruh ASN, ” cetus Bima.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Kabupaten Natuna, Wan Siswandi berharap agar penempatan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, lebih mengutamakan anak-anak daerah ketimbang orang luar. “ Kami berharap, jika ada tes tolong perhatikan putra daerah. Bukan orang luar, sebab jika bukan anak daerah yang ditempatkan terutama diwilayah terluar seperti Kecamatan Pulau Laut, maka persoalan lain akan muncul. Rata-rata para tenaga medis, dan guru yang bertugas di pulau terluar, tidak betah, dan meminta pindah,” imbuh Siswandi.
Melihat kondisi yang terjadi selama ini, Siswandi berharap Pemerintah Pusat dapat memprioritas anak-anak daerah dalam penempatan ASN, terutama untuk di pulau-pulau terluar. “ Saat ini Natuna butuh tenaga dokter, dan guru untuk ditempatkan di kecamatan terdepan seperti, Kecamatan Pulau Laut, Subi, Serasan, dan Midai. Kami harap persoalan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat, melalui Kepala BKN. Kerena pengalaman yang sudah-sudah, rata-rata mereka yang ditugaskan di daerah terluar memilih pindah, bahkan pilih mundur dari pegawai, karena tidak sanggup, ” terang Siswandi.
Menurutnya, apabila anak-anak asli daerah yang diberi peluang untuk mengabdi, otomatis persoalan serupa tidak akan terulang. Karena anak daerah sudah terbiasa dengan kondisi geografis, kultur masyarakat. “ Kita tidak mau, hal serupa terulang. Kerena banyak yang minta pindah, begitu dapat tugas seperti di Kecamatan Pulau Laut, dan kecamatan luar kota lainnya seperti, Subi, dan Serasan, ” ujar Siswandi.
Siswandi mengatakan, Kabupaten Natuna secara geografis terdiri dari pulau-pulau berjarak puluhan hingga ratusan mil, antara pulau satu dengan pulau lainya. “ Jarak pulau ke pulau rata-rata butuh waktu 16 jam, menggunakan kapal laut. Mungkin jika bukan anak-anak daerah akan terasa berat dalam menjalankan tugas, ” sebut Siswandi.
Lebih jau lagi, Siswandi menyebut, ketersediaan para tenaga medis harus lebih maksimal, guna mengimbangi keberadaan prajurit TNI di pulau-pulau terdepan yang mungkin membutuhkan tenaga medis. Karena Natuna saat ini, sudah berubah status dari daerah terbelakang menjadi terdepan. Dengan perubahan status itu, Siswandi berharap pencapaian pembangunan bisa lebih cepat.
Pemerintah Pusat menurut Siswandi, telah menetapkan lima pilar percepatan pembangunan untuk Natuna melalui Nawacita Presiden yaitu, sektor pertahanan, pariwisata, perikanan, migas dan lingkungan hidup. Dengan lima pilar itu, tentu koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat menentukan bagi percapatan pembangunan di Natuna. (KP).
Narasi : Tim Liputan
Photo : Afriza
