Penulis: admin |
Natuna, (KP). – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Wan Siswandi, S.Sos, M.Si memastikan ada banyak usulan yang diterima oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2018. “ Pembangunan jalan dari Setengar menuju Sekunyam tembus ke Pelabuhan Perikanan, kalau tidak salah pada tahun ini kita peroleh sekitar Rp. 80 miliar. Kemudian pembangunan perumahan singgah nelayan Rp. 9,3 miliar sudah termasuk perencanaan dan pengawasannya. Memang APBD kita sedikit hanya Rp. 1,015 triliun. Tetapi bantuan dari Pemerintah Pusat atau kementerian yang kita usulkan banyak juga diterima, “ ujar Siswandi menjawab Koran Perbatasan Sabtu (11/2) kemarin.
Siswandi menegaskan, sebagian besar paket pembangunan yang terealisasi merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam pempercepat pembangunan. “ Termasuk jalan menuju ke Kelarik pada tahun ini kalau tidak salah kita mendapat bantuan sekitar Rp. 100 milar lebih. Nah, semuanyakan berkat adanya usulan dari kita. Dengan adanya usulan itu, maka mereka datang survei lokasi. Mengapa kita usulkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat?. Karena anggaran yang kita miliki tidak cukup, “ tegas Siswandi.
Sebenanya, lanjut Siswandi, tidak semua pembangunan yang datang dari Pemerintah Pusat murni tanpa adanya usulan dari Pemerintah Daerah. Karena kesiapan APBD khusus untuk insfrastruktur hanya berkisar Rp. 100 miliar lebih. “ Kalau pembangunan yang besar kita paksakan dengan APBD tidak mampu. Contoh untuk membangun satu pelabuhan Subi saja sudah mencapai Rp. 200 miliar lebih. Sedangkan APBD kita khusus untuk insfrastruktur hanya sekitar Rp. 100 miliar lebih. Jadi untuk pembangunan Rp. 5 miliar kita usahakan menggunakan APBD Kabupaten. Kalau Rp. 5 miliar sampai Rp. 20 miliar itu, kita minta ke Provinsi. Kemudian Rp. 20 miliar sampai ratusan miliar, tentu kita harus minta sama Pemerintah Pusat. Jadi kita berkerjasama dan membangunnya secara bertahap, “ terang Siswandi.
Sebagai Sekda, Siswandi menepis adanya issu yang mengatakan Pemerintah Daerah tidak berbuat dan terkesan lambat. Karena banyak bantuan paket pembangunan besar yang diperoleh berkat usulan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. “ Memang orang bilang ini program Pemerintah Pusat, tetapi kita yang usulkan. Kalau tidak kita usulkan mana mungkin mereka tahu. Saya tidak menyalahkan kalau ada yang bilang kita nebeng sama Pemerintah Pusat. Kalau tidak ada program usulan dari kita, darimana pula mereka bisa tahu kalau pelabuhan di Kecamatan Pulau Laut itu, harus dibangun, “ sebut Siswandi.
Siswandi mengakui perolehan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas (DBH Migas) terjadi penurunan sekitar Rp. 200 miliar lebih. Karena itu, pada tahun ini Pemda Natuna akan berupaya mencari terobosan baru guna menggenjot PAD. “ Kedepan kita berupaya memaksimalkannya, karena ada beberapa potensi. Pertama melalui sektor perikanan, kedua melalui peroyek yang berasal dari APBN seperti bendungan di Kelarik dan pembangunan jalan yang pajaknya dibayar di Jakarta, “ imbuh Siswandi.
Menurut Siswandi, untuk dapat menarik retribusi bagi perusahaan pemenang proyek pembangunan berasal dari dana APBN yang masuk ke daerah adalah mempersiapkan administrasinya terlebih dahulu. “ Nah, kedepan kita minta agar mereka membayar pajaknya disini, memang ada administrasi yang harus segera dirubah untuk dipenuhi. Dengan adanya pengurangan DBH Migas, kita mulai menyadari dan berusaha mencarai alternatif lain. Jadi ini juga merupakan salah satu potensi yang harus kita kejar, “ katanya memastikan.
Selain itu, lanjut Siswandi, sektor lain yang akan membantu bertambahnya jumlah PAD Natuna adalah perikanan. “ Kemudian ada program perikanan, membuat pelelangan ikan di Selat Lampa. Dari program Ibu Susi ini kita mungkin akan memperoleh sebesar lima persen dari hasil pelelangan. Nah, konsep yang dibangun oleh Ibu Susi hampir sama dengan Nato jual ikan hidup ke kapal Hokong. Jadi orang tidak datang menangkap, tetapi datang membeli ikan. Kalau Hongkong, penampungnya kita kenal adalah pengusaha Nato. Kalau pelelangan ikan di Selat Lampa ini nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perindo, “ papar Siswandi.
Terobosan baru, lanjut Siswandi kemungkinan pihaknya akan memperjuangkan pembagian dana obsure minyak yang selama ini beroperasi di laut Natuna. “ Kemudian ada potensi perusahaan yang beroperasi disini, termasuk obsure minyak, dana makan minum itu, ada belasan miliar. Saya tahu itu, kemarin pernah bertemu dengan badan pajak dan distribusi, termasuk pengusaha-pengusaha katering di Jakarta. Katanya uang tersebut di setor ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan Anambas, karena selama ini kita tidak mengurus itu. Cuma kedepan kita akan shering dengan Anambas, supaya kita dapat juga. Jadi ini memang harus kita gali, tidak bisa berharap dengan Migas terus, “ tutup Siswandi. (Amran).
