Penulis: admin |
NATUNA, (KP),- Fraksi Demokrat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, dengan tegas meminta agar dibentuk Pansus Museum. Pansus tersebut bertujuan untuk mencari tahu agar isu tentang proyek pemancangan tiang pembangunan museum menjadi terang. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Dwitra Gunawan dalam rapat paripurna pengesahan APBD-Perubahan tahun 2018.
“ Kami meragukan mutu pengadaan dan pemancangan, yang kami duga tidak sesuai antara dokumen lelang dan dokumen kontrak. Ada upaya menghambat pemeriksaan oleh Komisi II, dan upaya melawan hukum dengan tidak diberikannya dokumen kontrak yang diminta oleh Komisi II pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, “ ujar Dwitra Gunawan dalam rapat yang berlangsung Minggu, (30/09/2018) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna.
Sebelum menyatakan sikap terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPB-P) Kabupaten Natuna tahun 2018. Fraksi Demokrat juga sempat menyinggung terkait pembayaran pelunasan hutang kapal cepat Pemda Natuna. “ Untuk sisa pembayaran Fery Indra Perkasa, dan Gedung Daerah, sebaiknya disesuikan dengan kempauan anggaran daerah, “ cetus Dwitra Gunawan.
Selain itu, lelaki yang akrap di sapa Igun, oleh sejumlah warga masyarakat negeri laut sakti rantau bertuah mengatakan dalam menyusun anggaran kegiatan, Fraksi Demokrat juga meminta agar lebih memprioritaskan kepentingan umum. Dengan melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terlebih dahulu, agar kegiatan tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi, dan kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Fraksi Demokrat berkeinginan agar pelayanan di RSUD Natuna dapat segera ditingkatkan. Baik peningkatan pelayanan kepada pasien, obat-obatan, tenaga dokter spesialis, maupun peralatan medis. “Meningkatkan pelayan publik khususnya kesehatan, pendidikan dasar, maupun sosial dasar. Tujuannya agar terwujud sumberdaya manusia yang berkualitas, dengan didukung oleh infrastruktur memadai, “ ungkap Igun.
Mengingat waktu efektif penggunaan anggaran tahun 2018 hanya tinggal tiga bulan. Karena itu, Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi, monitoring pekerjaan, dan tingkat penyerapan anggaran di masing-masing dinas. “ Untuk proyek bersekala besar, baik dari dana APBD ataupun DAK. Harus benar-benar di awasi dengan ketat, agar mutu proyek tersebut bisa di pertanggung jawabkan, “ katanya menegaskan.
Lebih jauh lagi, usai memperhatikan hasil capaian terhadap rancangan perubahan anggaran. Igun menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat juga meminta adanya pembinaan pengawasan kepada para Kepala Desa beserta BPD-nya. “ Mengingat pelaksanaan anggaran yang cukup besar. Agar tidak menimbulkan permasaalahan di kemudian hari, “ tutup Igun. (Amran).
