Penulis: admin |
“Berbagai kelompok mendesak Natuna jadi Provinsi Khusus, akhir-akhir ini semakin santer terdengar. Suara lantang masyarakat daerah perbatasan dari Gerbang Emas Sebelah Utara halaman muka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu, sudah mulai berkicau merdu. Angin kencang yang dulu hanya baru dihembuskan oleh sejumlah tokoh masyarakat, dan para politisi. Saat ini sudah menjadi impian pemangku lintas generasi“
NATUNA –Keinginan rakyat yang menganggap daerahnya sangat strategis. Karena berhadapan langsung dengan dunia luar. Terbuka serta berada pada pusaran transaksi global dari Caucus Pasifik Barat, juga sebagai penyumbang devisa negara terbesar. Baik dari sumber kelautan maupun daerah penghasil Migas itu, tampaknya sudah tak terbendung lagi.
Beberapa bulan belakangan ini, angin terus berhembus kencang. Ada yang mendengungkan pemekaran Kabupaten. Ada yang ingin pemekaran Kecamatan, ada yang ingin memekarkan Desa dan Kelurahan, ada juga yang ingin memperjuangkan Provinsi. Begitulah fenomena yang terjadi di Gerbang Emas Sebelah Utara sebuah daerah yang dulunya pernah tersohor di zamannya.
Konon, Pulau Tujuh merupakan tempat lalu lintas pelayaran dunia waktu itu. Mereka para saudagar dari negara lain atau dari kerajaan, berminggu-minggu bersandar di Pulau Bunguran (Natuna Sekarang), membeli kelapa, cengkeh, dan hasil alam lainnya. Sanking sejahteranya Pulau Tujuh ini sampai-sampai masyarakat memberi ayam makan dengan beras nomor satu.
Setelah konfrontasi tahun 1963, kehidupan masyarakat Pulau Tujuh mulai redup. Kesejahteraan mulai merosot, makan mulai tak menentu, semua Uang Dollar diganti dengan Uang Kepulauan Riau (KR) berwarna merah, di tahun 1965 uang Rupiah baru mulai tampak beredar. Sayangnya uang tersebut tidak mampu mensejahterakan rakyat. Semua itu, dikarenakan para saudagar dari negeri seberang sudah enggan belayar ke negeri ini (Pulau Tujuh-red).
Pada tahun 1980, bahan pangan sandang dan pakaian mulai didatangkan dari Pulau Jawa, namun belum ada perubahan buat rakyat. Tak pelak lagi jika di zaman otonomi daerah pemekaran-pemekaran terjadi dan terus bergulir.
Menurut Guru Besar Antropologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof. DR. H. Mohamad Zen, salah satu cara yang memungkinkan Natuna menjadi Provinsi, perlu menyamakan satu persepsi, sebab perjuangan Anambas dinilainya masih belum selesai. “ Kita punya sumber Minyak dan Gas (Migas) yang terbesar, penghasil ikan terbesar, daerah wisata kita banyak yang indah. Jadi kalau Kabupaten yang dua ini bergabung ditambah dua Kabupaten lagi, maka kita akan menjadi sebuah Provinsi yang kuat didaerah perbatasan “ ujarnya menjawab Koran Perbatasan beberapa waktu lalu.
Sang Profesor yang juga selaku Ketua Umum Badan Pembentukan dan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA), dalam hal ini mengatakan dirinya sudah berulang kali meminta Bupati Natuna saat itu dijabat oleh Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si untuk dipercepat izin membentuk Kabupaten, saat itu lagi gencar disuarakan oleh masyarakat Natuna. “ Kalau ada empat Kabupaten, itu legal menjadi sebuah Provinsi, sebab bukan emosional, tapi sangat rasional. Kalau memang serius Anambas dengan Natuna harus bekerjasama begitu juga dengan Kabupaten lainnya. Jadi saya sangat optimis menjadikan wilayah ZEE ini Provinsi Pulau Tujuh “ ujar Profesor.
Menurut tokoh sentral akademisi yang sedang diamanahkan sebagai Pembantu Rektor II Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang secara historis, semenjak zaman Belanda daerah kita sudah bernama Pulau Tujuh, walaupun Tambelan masuk ke daerah Kabupaten Bintan, tetapi tetap saja namanya masih Pulau Tujuh. Ditegaskannya pula, untuk memperkuat komitmen kebangsaan, sebagai terasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari satu kesatuan lautan yang didalamnya ditaburi pulau-pulau, dan laut bukanlah pemisah. Lain halnya dengan konsep zaman Belanda, dimana Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dibatasi lautan, jadi salah, karena konsep penjajah adalah ingin memecah belah NKRI. Dalam hal ini, sang profesor mengajak agar semuanya rasional berpikir.
Sedangkan mengenai jumlah penduduk dia mengungkapkan semuanya relatif. Karena itu, dia mengajak kita untuk dapat melirik kearah Irian. Dimana masyarakatnya tidak begitu signifikan banyak, tetapi bisa menjadi Kabupaten. Apa lagi Natuna sebagai Gerbang Emas Sebelah Utara tentu terbuka luas dan sangat memungkinkan. “ Ibarat mencencang air di laut tidak akan putus, menjadikan Natuna sebagai Provinsi itu, saya rasa hal yang wajar. Jadi perlu diketahui bahwa, Natuna dengan Anambas adalah daerah yang sangat kaya dan kita akan bisa menjadi Brunai Ke-Dua, “ sebutnya menegaskan.
Menurut H. Gazali Manaf, salah seorang tokoh Lembaga Adat Melayu Natuna, Pulau Tujuh dulunya memang daerah yang terdepan. Keinginan untuk menjadikan Pulau Tujuh Provinsi sendiri memang sudah pernah disuarakan. “ Orang kita dari Kelarek, pada tahun 60-an, memang pernah berjuang untuk menjadikan Pulau Tujuh sebagai Provinsi. Tetapi sampai di pusat tidak dikasih. Saya, secara pribadi tentang wacana Provinsi Khusus ini sangat setuju. Sesuai dengan daerah kita sebagai daerah kepulauan yang sulit dijangkau. Untuk itu, pusat harus memberi fasilitas lebih “ tambah Gazali Manaf.
Saat itu, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Natuna Se-Indonesia (FKMNI) Alfiandry, menambahkan semuanya adalah itikad baik Natuna pada hari ini. Karena ketika bicara dalam konteks Provinsi Pulau Tujuh, adalah bola salju yang harus disambut positif oleh semua kalangan. Karena kita memandang secara otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah selama ini “setengah hati,” ini dilihat dari kacamata aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat Natuna.
Katanya, menjadikan Natuna Provinsi bukanlah hal yang mustahil, karena apabila elemen masyarakat Natuna menyetujui, dan elit politik juga mendukung, maka kami dari mahasiswa Natuna yang berada diseluruh Indonesia yang tergabung dalam FKMNI sepakat mendukung. “ Target kita bukan kekuasaan, ukurannya kesejahteraan. Salah satu kuncinya ialah pendidikan, bagaimana memerdekakan pikiran masyarakat kita. Kemudian kita bisa bersama-sama berjuang ke pusat. Disamping itu, Pemkab Natuna juga harus menyiapkan infrastruktur dasar, dan harus segera memekarkan Kabupaten/Kota untuk menjadi Provinsi “ tegasnya meminta.
Pimpinan Bersama Organisasi Masyarakat Ramai, Anizar Sulaiman, menyebutkan pilihan strategis tentang konsepsi Natuna dan atau Pulau Tujuh Provinsi Khusus yang sedang digesakan lebih tepat jika diletakkan kedalam kerangka sebagai berikut : 1. Hubungan luar negeri baik, bersifat politik, perdagangan maupun kebudayaan. 2. Susunan Kabinet atau Kepala SKPD jabatan publik. 3. Adat direkonstruksi dalam sebuah majelis adat yang memiliki otoritas atau kewenangan formal dalam sistem pemerintahan seperti Dewan Perwalian Adat, Mahkamah Adat, Polisi Adat, dan Laskar Adat. 4. Otoritas atau kewenangan berbanding lurus atas dasar teritorial wilayah yang sama terbagi habis dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). 5. Partai politik lokal sebagai bagian dari sistem politik Provinsial Khusus. 6. Moneter, fiskal, dan mata uang lokal sebagai alat transaksi didalam Provinsi Khusus, disamping Rupiah yang berlaku secara nasional.
“Inilah konsepsi dasar yang disebut dengan desentralisasi dan dekonsentrasi heksaksara untuk proyeksi besar Natuna atau Ex. Kewedanaan Pulau Tujuh sebagai Provinsi Otonomi Khusus. Dengan heksasara inilah suatu cara untuk dapat membangun masyarakat maritim yang berdaulat, bebas, merdeka, menuju masyarakat adil, dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (KP).
Laporan : Amran
