Penulis: admin |
NATUNA (KP),- Menyikapi Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), meski berbeda partai politik namun tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sama-sama berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III sepertinya memiliki keinginan yang sama yakni terciptanya pemerataan pembangunan disetiap kecamatan.
Marzuki, SH wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ketika diminta keterangan berharap agar Bupati Kabupaten Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si melalui kebijakannnya bisa menetapkan pagu anggaran untuk setiap kecamatan. “Saya berharap ada pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap kecamatan supaya pembangunan itu benar-benar merata, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja, “ cetus Marzuki.
Menurut lelaki yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD indikator untuk penetapan jumlah anggaran bisa mengacu pada berapa banyak jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan suatu daerah. “Jadi kita tidak lagi meraba-raba, artinya jika setiap kecamatan sudah disediakan pagu anggarannya tentu mereka (pihak kecamatan-red) bisa menyesuaikan apa yang akan mereka usulkan sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan, “ terang Marzuki.
Lebih jauh lagi Marzuki menyebutkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali meminta kepada Bupati dan Bappeda agar setiap kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus. “ Sayangnya mereka selalu beralasan bahwa anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit anggaranya kita sesuaikan saja. Misalnya Kecamatan Bunguran Utara kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp 4 miliar kalau defisit kita sesuaikan saja menjadi Rp 3 miliar, jangan sampai dihilangkan, “ ujar Marzuki.
Nada serupa juga disampaikan oleh wakil rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syaifullah. Sebagai pejuang aspirasi masyarakat Syaifullah berkeinginan pemerataan pembangunan yang selalu disebut-sebut pada setiap kegiatan Musrenbangcam benar-benar terealisasikan. “Memang akan lebih baik jika setiap kecamatan itu disediakan pagu anggaran, agar pemerataan pembangunan bisa terwujud. Jadi untuk mendapatkan pembangunan itu, tidak lagi tergantung kedekatan maupun lobby, “ tambah Sayaifullah.
Menurut Sayaifullah selama ini pembagian kue pembangunan khsusnya untuk di wilayah kecamatan masih belum maksimal karena pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan masyarakatnya masih harus bekerja keras untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan daerahnya.
“Apakah Natuna itu hanya Ranai saja, sehingga pembangunannya lebih banyak di wilayah Ranai. Apakah pembangunan itu hanya khusus buat kecamatan yang punya orang-orang pintar lobby saja. Bagaimana kalau camatnya pendiam, tidak pandai melobby kemudian mereka tidak punya desa hanya ada kelurahan, “ kata Syaifullah bertanya.
Oleh karena itu, lanjut Syaifullah penetapan pagu anggaran untuk setiap kecamatan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam mempercepat pembangunan di daerah. “Jadi anggaran untuk kecamatan ini penting biar semuanya bisa merasakan. Kasian mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan instansi terkait maupun kepala daerahnya. Jika kita ingin daerah ini maju, dan menjadi lebih baik tentunya kita harus menghidari pembangunan yang berdasarkan kepentingan dan keinginan, “ tutup Syaifullah.
Bupati Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si dalam sambutannya menegaskan bahwa prioritas pembangunan harus ditentukan bagi mengakomodir berbagai kebutuhan yang bersifat mendesak, bertahap dan keputusan bersama, bukan karena kepentingan tertentu.
Hal ini dikatakannya berdasarkan hasil pantauan yang dilakukannya pada hari Minggu (10/02). Dimana Hamid Rizal berkesempatan memantau kondisi jembatan yang menghubungkan Setumuk dengan Tanjung Sebauk Desa Sedanau Timur. Menurutnya kondisi jembatan penghubung tersebut sangat memprihatinkan, sedangkan fungsinya sangat vital bagi masyarakat setempat.
Hamid Rizal menerangkan bahwa saat ini banyak bidang sudah ditarik kewenangan pengelolaannya pada tingkat provinsi seperti pengelolaan potensi kelautan yang berimbas pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah dituntut berfikir keras mencari solusi agar percepatan pembangunan dapat terus direalisasikan, dimana salah satu pilihan adalah upaya membentuk Provinsi Khusus Natuna dan Anambas yang pada gilirannya akan memberikan peluang atas hak pengelolaan potensi daerah secara lebih luas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP3D Kabupaten Natuna, Mustafa Al Bakrie menerangkan bahwa Musrenbang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) I. Hal yang perlu diperhatikan bersama adalah seluruh peserta harus benar-benar mendapatkan informasi bagi menggolongkan bentuk dan langkah penyusunan rencana pembangunan sesuai regulasi yang ada.
Seperti jenis pengajuan pembangunan rumah ibadah yang tergolong sebagai jenis hibah melalui pengajuan proposal, baik pembangunan baru, rehab maupun operasional.
Selain itu, pengadaan barang yang menjadi aset juga harus jelas pemilahannya, baik yang direncanakan oleh Pemerintah Kelurahan maupun Kecamatan, sehingga tidak tercampur aduk dalam neraca keuangan dan aset yang ada.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Natuna Yahanis, A.Md mengatakan pada prinsifnya Musrenbang yang dilaksanakan dengan cara menggabung semua kecamatan dan desa serta kelurahan yang ada diwilayah II terbilang bagus. Salah satunya bisa menjalin hubungan silaturahmi antar pemerintah kecamatan desa dan kelurahan termasuk mempersingkat waktu.
Sebagai anggota DPRD Natuna Yohanis merespon positif kegiatan tersebut karena pada tahun 2019 ini masing-masing kecamtan mendapatkan porsi pembangunan yang merata. “Jadi tidak ada lagi yang dianak tirikan dan dianak kandungkan. Mari kita ciptakan rasa kebersamaan dan bahu membahu jangan jadikan perbedaan warna membuat kita berpecah belah dalam membangun Natuna, “ katanya singkat.
Musrenbangcam ini dibuka secara resmi oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, Senin (11/02). Kegiatan berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi dihadiri oleh seluruh Camat, Kepala Desa, dan Lurah yang ada di wilayah II beserta para perangkatnya.
Selain Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D), Kadis Perkim, Kadis PU dan sejumlah OPD terkait lainnya, kegiatan yang membahas tentang kesiapan rencana pembangunan di Kecamatan Bunguran Batubi, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat dan Pulau Laut tersebut juga dihadiri oleh tiga wakil rakyat diantaranya Yohanis, A.Md (Ketua Komisi II), Marzuki, SH (Wakil Ketua Komisi II) dan Syaifullah (Anggota Komisi III). (***).
Narasi & Poto : Redaksi Koran Perbatasan
