Penulis: admin |
JAKARTA (KP),- Setelah melalui proses perjuangan panjang, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara sah dan meyakinkan telah mampu melewati tahapan dalam mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan Minyak Bumi dan Gas di Kepulauan Riau.
Pelaksanaan PI 10 persen merupakan keberpihakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tujuan PI 10 persen ini adalah meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan Migas.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyatakan minat ikut dalam pengelolaan Migas dan hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan Confidential Agreement (CA) oleh H. Huzrin Hood, SH,MH selaku Dirut PT. Pembangunan Kepri NWN, BUMD milik Kepri yang bergerak di bidang Migas pada hari ini Kamis, (21/2/2019) di kantor Santos Northwest Natuna B.V. di bilangan Ratu Plaza Jakarta.
Penandatanganan CA itu juga sebagai tanda dimulainya proses due diligence (uji tuntas) dan akses data dalam mendapatkan Participating Interest 10 persen tersebut. “Kami bersyukur pada Allah SWT karena Kepri diberi amanah mengelola kekayaan alamnya sendiri, ini semua berkat doa dan harapan masyarakat Kepri,” ujar Huzrin.
Hadir menyaksikan proses penandatanganan CA, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Jamhur Ismail, MM, dan Konsultan Migas Kepri Ir. Fachrizal dan Buana F Februari, SE,SH,MM, dan dengan telah ditandatanganinya dokumen CA maka tinggal menunggu rekomendasi dari SKK Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan prosesnya memakan waktu paling lama 3 bulan.
“Sudah tercapai target di PI Migas 10 persen, tugas saya yang masih belum tuntas di Labuh Jangkar dan Kewenangan Kepri di Laut 0-12 Mil, semua untuk PAD dan kesejahteraan masyarakat Kepri sesuai arahan gubernur,” sebut Jamhur. (Sim/FFB).
