Penulis: admin |
NATUNA (KP),- Senin malam tanggal 26 November 2018 puluhan mobil mewah terlihat memenuhi halaman depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Provinsi Kepri. Samping kiri dan kanan depan pintu keluar masuk gedung tempat berkumpul para wakil rakyat itu dijaga ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).
Sementara di depan pintu masuk ruang rapat paripurna kantor pembawa suara hati masyarakat perbatasan ujung utara NKRI itu sudah berkumpul puluhan wartawan. Dalam ruangan terlihat beberapa orang wakil rakyat dan tokoh masyarakat serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) duduk sambil berbincang-bincang memenuhi kursi yang tersusun rapi.
Yusripandi Ketua DPRD Kabupaten Natuna memasuki ruangan rapat saat jarum pada arloji menujukan pukul 20.00 Wib disusul Wakil Ketua I Hadi Candra, dan Wakil Ketua II Daeng Amhar. Dua menit kemudian terlihat Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si dan Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti bersama sejumlah pimpinan Furum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) bergegas memasuki ruangan.
Dari sebelah kanan ruangan rapat terdengar lantunan suara pembawa acara mengatakan bahwa rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Natuna tahun 2019 segera di mulai, selurauh hadirin diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Yusripandi selaku pimpinan rapat usai menyampaikan maksud dan tujuan dari berkumpulnya para pimpinan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif pada malam itu langsung meminta kepada Fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Natuna tahun 2019.
Dalam laporannya Fraksi Demokrat memberikan tujuh catatan penting yang harus diperhatikan oleh Abdul Hamid Rizal selaku Bupati Natuna. Pertama meminta penggunaan anggaran agar tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah sehingga tidak terjadi pemangkasan anggaran. Kedua Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempertahankan pelayanan prima atas pelayanan publik khususnya kesehatan dan pendidikan dasar dengan memberikan dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Ketiga meminta agar PAD dapat terus ditingkatkan melalui trobosan-trobosan baru denga mempelajari terhadap kemungkinan adanya celah-celah optimalisasi pendapatan daerah yang tidak bertantangan dengan peraturan. Keempat meminta agar terus diadakan upaya penyerapan anggaran secara optimal karena APBD dapat memberikan dorongan bagi pergerakan roda perekonomian sehingga dapat meningkat daya beli masyarakat. Kelima Fraksi Demokrat memberikan perhatian khusus tentang dana perimbangan sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Peratuaran Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.
“ Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kepada Bupati Natuna untuk memantau pengusulan anggaran DAK agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena penganggaran DAK ini memiliki tujuan khusus maka kepada seluruh OPD untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK agar dapat disalurkan secara merata pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna, “ ujar Sekretaris Fraksi Demokrat Hendri FN.
Keenam Fraksi Demokrat meminta memperhatikan kedudukan hukum terkait pembangunan proyek Gedung DPRD dan Pasar Moderen karena status hukum sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi agar dapat diteruskan sebagaimana pembangunan Museum Natuna yang dapat diteruskan setelah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri surat jawab Bupati nomor 556/DISPARBUD-TU/382. “ Ketujuh Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar pembangunan proyek-proyek yang masih terdapat indikasi pelanggaran hukum untuk tidak dilanjutkan, “ tegas Hendri dalam laporan akhir fraksinya.
Setelah Fraksi Demokrat Ketua DPRD Natuna Ysuripandi kemudian meminta kepada Fraksi Partai Golkar untuk dapat menyampaikan pandangan akhirnya. Dalam laporan akhirnya Fraksi Golkar memberikan sebanyak empat butir saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah. Pertama menyangkut bidang pendidikan meminta agar Pemda memberikan perhatian terhadap peningkatan mutu guru yang tentunya disejalankan dengan peningkatan kesejahteraannya. Memperhatikan rasio ketersedian guru berbanding dengan jumlah murid atau siswa disetiap sekolah karena sangat penting untuk menjamin efektifitas proses belajar mengajar serta memastikan penyebaran tenaga pengajar merata di sekolah-sekolah.
“ Fraksi Golkar meminta kepada Pemda untuk kembali menggulirkan program beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi dengan menetapkan persyaratan yang tepat dan lebih selektif. Kepada dinas terkait diminta untuk mengirimkan siswa-siswi terbaik keberbagai universitas dengan mengarahkan mereka di bidang-bidang tertentu seperti jurusan perikanan, kedokteran, perminyakan, pariwisata, dan jika memungkinkan Pemda dapat mengirim putra-putri terbaik keberbagai universitas di luar negeri untuk bidang-bidang tertentu yang sangat dibutuhkan oleh daerah, “ imbuh Sekretaris Fraksi Golkar Eri Marka, SE.
Kedua menyangkut bidang kesehatan Fraksi Golkar meminta kepada Pemda agar senantiasa memperhatikan kelayakan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada dengan memberikan perhatian terhadap sarana prasarana yang dimiliki. Termasuk memperhatikan ketersedian tenaga medis, kesejahteraan tenaga medis serta meningkatkan mutu pelayanan oleh para medic di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang tersedia. Memberikan perhatian terhadap ketersediaan obat-obatan sesuai kebutuhan masyarakat atau pasien di RSUD, Pukesmas, Pustu, dan pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan obat atau tidak tersedianya obat-obatan.
Ketiga Fraksi Golkar menyoroti bidang pariwisata dalam hal ini meminta kepada Pemda melalui dinas terkait untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata serta melakukan pembenahan perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas yang tersedia di berbagai obyek wisata yang sudah dimiliki. Pemda juga diminta untuk membuat webside khusus pariwisata Natuna yang lebih baik, dikelola dengan baik serta berisikan content yang selalu update atau diperbaharui tentang keberadaan obyek-obyek pariwisata Natuna disertai dengan informasi yang berkaitan dengan promosi kerajinan daerah, kuliner daerah, serta hal-hal lain sebagai daya tarik tambahan.
Keempat Fraksi Golkar menyoroti bidang-bidang lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna agar semua unsur, semua bidang, dan semua pihak dapat berupaya maksimal mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing bidang sehingga sejalan dengan bidang-bidang yang lainnya serta dapat memberikan kontribusi signifikan untuk menunjang program pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Sebelum kembali ke kursinya, Eri Marka langsung menyerahkan berkas laporan pandangan akhir fraksinya kepada Ketua DPRD Natuna Yusripandi dan menyalami satu-persatu pimpinan rapat mulai dari Wakil Bupati, Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Natuna.
Meski suasana rapat sempat membuat sejumlah tamu undangan kelihatan sedikit mengantuk karena lelah mendengar penyampaian laporan akhir dari enam fraksi yang mungkin terlalu panjang atau suara pembacanya kurang lantang, namun rapat tetap berjalan dengan baik. Yusripandi melalui pengeras suaranya kemudian meminta kepada Fraksi PAN untuk dapat menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya.
Melalui pandangan akhirnya Fraksi PAN memberi sedikitnya enam sumbangan fikiran saran serta pendapat. Pertama menyarankan kepada Pemda Natuna agar setiap penganggaran dapat melihat kondisi keuangan daerah sehingga tidak terjadi pengurangan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Kedua menyarankan kepada masing-masing OPD dalam menyusun anggaran mencari yang lebih prioritas sehingga anggaran akan terserap dengan maksimal. Ketiga untuk kegiatan berbentuk fisik yang masih belum diselesaikan diharapkan kepada Bupati Natuna untuk dapat menyelesaikannya sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku.
Keempat alokasi anggaran DAK diharapkan dapat disalurkan secara merata pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Kelima Fraksi PAN mengapresiasi dan ikut mendorong naiknya tunjangan PTT disemua level sebagai sarana peningkatan pelayanan di pemerintahan. “ Untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan fisik Fraksi PAN menyarankan agar segera dilelang secepat mungkin sesuai aturan yang berlaku, mengingat kondisi cuaca di Natuna setiap akhir tahun memasuki musim penghujan dan dihadapkan dengan musim utara, “ terang Sekretaris Fraksi PAN Yohanis, A.Md.
Malam semakin larut, rapat terus berlanjut dalam ruangan tanpa asap rokok itu sesekali terlihat kilauan lampu camera para pemburu berita, secara bergantian mulai dari tengah hingga pojok kiri dan kanan ruangan. Yusripandi kembali mempersilakan Fraksi PPP untuk dapat menyampaikan keluh kesahnya. Dalam laporan pandangan akhir yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPP H Pang Ali memohon izin kepada pimpinan rapat untuk dapat menyampaikan sebanyak enam sumbangan fikiran saran dan pendapat.
Pertama Fraksi PPP meminta kepada saudara Bupati Natuna melalui dinas-dinas teknis untuk lebih serius dan teliti dalam meningkatkan PAD khususnya di bidang retribusi. Kedua meminta kepada Bupati Natuna untuk segera menyelesaikan pembangunan yang masih terbangkalai untuk dapat difungsikan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku. Ketiga Pemda Natuna diminta untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik non formal secara keseluruhan. Keempat member apresiasi kepada Pemda Natuna yang telah memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.
Kemudian yang kelima Fraksi PPP mengharapkan kegiatan DAK dapat dioptimalkan mengingat DAK saat ini dalam proses penganggaran tidak sama dengan tahun sebelumnya. Keenam meminta kepada Bupati Natuna melalui pimpinan DPRD menanggapi dengan serius dan melaksanakan apa yang menjadi pandangan akhir dari setiap fraksi di DPRD Natuna. “ Dari hal tersebut maka menjadi kewajiban pemerintah merealisasikan serta mengelola sebaik-baiknya dalam kerangka otonomi daerah dengan tujuan untuk kearah masyarakat yang sejahtera merata dan seimbang, “ tutur Pang Ali.
Usai menerima berkas dan menyalami Pang Ali, pimpinan rapat kembali memberi kesempatan kepada Fraksi PNR untuk dapat menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya. Melalui pandangan akhirnya, Fraksi PNR yang pada kesempatan itu dibacakan oleh Rusdi juga memohon izin untuk dapat menyampaikan sebanyak enam sumbangan fikiran saran dan pendapat. Pertama Fraksi PNR meminta kepada Bupati Natuna untuk mengutamakan transparansi, kredibiltas dan akuntabilitas sesuai dengan amanat UU disegala lini.
Kedua pemerintah diharapkan senantiasa melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terlebih dahulu dalam menyusun program kegiatan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Ketiga Bupati Natuna diharapakan dapat meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pengobatan geratis kepada seluruh masyarakat Natuna melalui RSUD, Puskesmas, dan Postu se-Kabupaten Natuna. Keempat mengharapkan kepada Bupati Natuna agar kesejahteraan tenaga guru dan tenaga honorer lainnya benar-benar diperhatikan.
Kemudian yang kelima Fraksi PNR mengharapkan saudara Bupati Natuna melalui Dinas Pariwisata agar tidak jemu-jemu mempromosikan tempat wisata Natuna. “ Keenam meminta kepada Bupati Natuna untuk serius dalam meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi riil dilapangan diantaranya pajak hotel, kendaraan, pelayanan perizinan dan beberapa potensi retribusi daerah lainnya untuk dikelola secara efisien, “ demikian pinta Rusdi melalui pandangan akhir Fraksi PNR.
Terakhir laporan pandangan disampaikan oleh Fraksi Gernas. Sebagai fraksi penutup Ketua Fraksi Gernas Jarmin menyarankan kepada Pemda Natuna melalui dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dalam penyusunan anggaran melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terlebih dahulu agar kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Bupati Natuna kemudian diminta untuk kembali meninjau setiap kegiatan dan meminta agar setiap kecamatan mendapatkan porsi secara proporsional sesuai dengan visi misi bupati ketika mencalonkan diri yaitu berhati nyaman.
“ Kami Fraksi Gernas meminta kepada saudara Bupati Natuna tentang transparansi dan akuntabel tidak hanya tentang keuangan akan tetapi tentang pembangunan sebab kami melihat bahwa beberapa OPD masih banyak yang menutup-nutupi walaupun beberapa Komisi DPRD sudah meminta mereka untuk bersikap terbuka. Sebab kalau memang benar kenapa harus takut, “ cetus Jarmin mengakhiri.
Setelah mendengar pendapat dari enam fraksi yang isinya hampir serupa namun berbeda, Yusripandi selaku pimpinan rapat melalui ketukan palunya langsung memutuskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dinyatakan resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Natuna tahun 2019 sebesar Rp1.270.201.900.000. Jumlah tersebut diperoleh dari belanja tidak langsung sebesar Rp491.392.687.041 dan belanja langsung Rp778.810.212.959. Kemudian SILPA sebesar Rp139.682.900.000 dan pengeluaran pembiayaan berasal dari pernyataan modal investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000 ditambah dengan pembiayaan neto sebesar Rp134.682.900.000.
Rapat yang berjalan alot tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil rapat oleh masing-masing pimpinan baik eksekutif maupun legislatif, disusul dengan bersalam-salaman dan sesi poto bersama. Saat itu, senyum di bibir masing-masing pimpinan baik DPRD maupun OPD sedikit terlihat. Begitu juga dengan anggota DPRD dan seluruh tamu undangan lainnya, mereka terlihat saling bergantian menepuk satu persatu bahu sebagai tanda ucapan selamat. (Redaksi).
Narasi & Poto : Koran Perbatasan
