Penulis: admin |
NATUNA (KP),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, melaksanakan rapat kerja (Raker), bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Natuna, berlangsung diruang Banggar DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra dan Wakil Ketua II Daeng Amhar, bersama Ketua Komisi II Yohanis, Ketua Pansus PLBN Serasan, H. Pang Ali beserta anggotanya Marzuki, SH dan Dwitra Gunawan. Raker ini membahas kelanjutan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Serasan.
Dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, hadir Kepala BPP, Marka DJ beserta Staff, Plt. Kepala Dinas Perkim Natuna, Hendra Kusuma beserta Staff dan Kepala Dinas PUPR Natuna, Tasrif Amran beserta Staff.
Saat itu, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh, tentang rencana Pemerintah Pusat, untuk membangun PLBN di Kecamatan Serasan. Pasalnya kata dia, dengan dibangunnya PLBN, nantinya akan menjadi pintu masuk utama bagi pedagang dari lintas negara. Khususnya bagi pedagang dari Serasan yang menjual hasil komoditinya ke negeri jiran, Malaysia.
“Masyarakat kita di Serasan sejak dulu sudah melakukan perdagangan dengan negara tetangga di Malaysia. Mereka menjual hasil bumi ke Malaysia, dan pulangnya bawa barang dari Malaysia,” terang Hadi Candra.
Namun, lanjut dia, selama ini kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh kedua pihak, termasuk aktivitas illegal, yang nota benenya melanggar hukum Internasional. “Tapi kalau sudah dibangun PLBN, aktivitas tersebut bisa jadi legal atau resmi,” katanya.
Dalam hal ini, Hadi Candra berharap kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Dinas Perkim agar secepatnya menyelesaikan masalah pembebasan lahan milik warga Serasan, yang nantinya menjadi lokasi dibangunnya PLBN.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Yohanis, menerangkan, bahwa awalnya Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 143 milyar, untuk pembangunan PLBN. Namun karena alasan yang belum diketahui, kabarnya anggaran tersebut merosot menjadi sekitar Rp 30 milyaran. “Kami juga belum tahu, apa alasan mereka (Pemerintah Pusat, red) menurunkan anggaran tersebut,” ujarnya.
Dengan dibangunnya PLBN, diharapkan akan dapat meningkatkan roda perekonomian bagi masyarakat di Serasan. Karena, PLBN tersebut nantinya akan mampu menarik wisatawan untuk datang ke Serasan, serta bakal memerlukan tenaga kerja. (***).
Narasi & Poto : Erwin
