Penulis: admin |
NATUNA – Idiom “kutukan” membayangi kekagagalan sang penguasa, yang pernah disebut Anizar Sulaiman, Sang Pembangun Impian Kandidat Presiden Presidium Dewan Peripura, sebagaimana pernah dimuat dalam beberapa pemberitaan berkenaan dengan ikhwal krusial tentang legitimasi seorang pemimpin dalam posisi jabatan semakin menjadi nyata. Munculnya dua pemberitaan dengan judul “Maryamah, ASN Istri Kedua Hamid Rizal? Perlu Tindak Tegas Dari BKD Provinsi Kepri” oleh media online natindonews.com dan metroranai.co.id dengan judul “Langgar Aturan, Istri Kedua Bupati Natuna Hamid Rizal Seorang PNS” terbitan Jumaat (22/06/2018), menggabarkan legitimasi kepemimpinan sedang mengalami penggerusan.
Menurut Anizar, jika ini terus berlangsung, maka sangat mungkin terjadi kepercayaan publik bermuara pada apa yang dapat disebut sebagai turbulensi, atau pusaran menjerembabkan sang penguasa itu sendiri. “ Ini-lah sebagai apa yang dapat dinamai dengan tanda-tanda “kutukan”, dalam korelasi asimetrik, kosmologi politik kekuasan diatas “Tahta Kematian Istana Matahari Tenggelam”, “ terangnya, seraya berpesan, kepada para pejuang dan yang berjasa, “ renungkanlah bait-bait ini, habis manis sepah dibuang, madu ditukar racun, dan susu dibalas tuba, “ cetus Anizar mengingatkan.
Dikutip dari media online natindonews.com mencuatnya berita setelah adanya akun Facebook atas nama Su Boy Per, mengomentari status dari Ardie Wijaya yang menerangkan bahwa istri kedua Bupati Natuna Hamid Rizal adalah seorang PNS. Diunggah pada Selasa (19/6) pukul 23:20, di Grop Facebook Berita Natuna. ” Ternyata tidak boleh PNS menjadi istri kedua. Apakah di Natuna ada..?, kalau ada berarti melanggar hukum, ” demikian tulisan status dari akun Ardie Wijaya, dalam Grup Facebook Berita Natuna.
Postingan tersebut mendapat berbagai tanggapan dari beberapa anggota grop, salah satunya pemilik akun bernama Su Boy Per. ” Sah nak tapok tapok (tutup-tutupi-red) dek lah. Saya jelaskan sekalian, jangan pakai sindir-sindir seperti itu. Istri kedua Bupati Natuna Hamid Rizal itu Pegawai Negeri Sipil, ditaruk diposisi strategis, di Kantor Pengelola Keuangan Daerah. Mantapkan istri kedua bupati, yang notabane seorang Pegawai Negeri Sipil ” demikian dikutip dari komentar Su Boy Per, dalam komentarnya pada pemberitaan natindonews.com terbit Jumaat (22/06/2018).
Berbagai sumber informasi terpercaya membenarkan bahwa Maryamah, Kasubid Pembiayaan BPKPAD Kabupaten Natuna, adalah istri kedua Bupati Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. “ Kalau itu bukan issu lagi, Maryamah memang istri dia (Bupati Natuna-red), kenapa? apa tidak diakuinya, bahaya bisa kualat nanti. Maryamah, yang rumahnya di Bandarsyah itu, adalah istri kedua Bupati Hamid Rizal, bukan rahasia publik lagi. Kenapa kok dini hari wartawan baru mau memberitakan tentang ini, selama ini kemana wartawan?, “ tanya Ronny Kambey, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Miskin (FORMIS), Kabupaten Natuna, kepada Koran Perbatasan Jumat, (22/06/2018) di Ranai Square Pusat Kuliner Natuna.
Sebagaimana diketahui, rumah Maryamah yang terletak di Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur, saat ini dijaga ketat oleh Satpol-PP Pemkab Natuna, dengan berpakaian bebas tanpa seragam, layaknya rumah dinas Bupati Natuna. Saat ditemui, petugas jaga mengatakan yang bersangkutan sedang keluar kota. ” Ibu berangkat bang, bapak juga, kami jaga gentian, dua orang, ” sebut salah seorang petugas jaga yang mengenakan baju kemeja, Kamis (21/06/2018). Menurutnya, ketika berada di Natuna, tempat istirahat Bupati Natuna Hamid Rizal, selalu bergantian. ” Gantian pak, semalam tidur disini, semalam tidur disana, ” katanya singkat.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Dody Nuryadi, SSTP, M.Si, ketika diminta keterangan membenarkan bahwasanya rumah tersebut ditinggali oleh Bupati Kabupaten Natuna, Hamid Rizal, bersama Maryamah. ” Kami sifatnya hanya pengamanan Bupati. Karena beliau tinggal didua tempat, makanya kami jaga dua rumah tersebut, ” jelas Dodi Nuryadi, kepada awak media diruang dinasnya, Jumat (22/06/2018). Menurutnya, yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan protap yang ada.
Dalam pemberitaan natindonews.com menjelaskan, Maryamah resmi menjadi ASN pada tahun 2005 silam. Menjabat sebagai staf pada Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Wanita kelahiran tanggal 3 Maret 1977 itu, kemudian diperbantukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, dengan jabatan Kasubid Pembiayaan. Hal ini dibenarkan oleh Suhendrik, Kabid Mutasi BPKPAD Kabupaten Natuna. ” Iya bang, sekarang diperbantukan di BPKPAD Natuna, ” jelas Suhendrik.
Dalam pemberitaanya, media online metroranai.co.id menyebutkan, bila Maryamah sebagai istri Hamid Rizal, yang notabene Bupati Natuna, tentunya melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983. Bahwasanya PNS perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. “Pasal 4” (2) Pegawai Negeri Sipil, wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal diatas dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 pada ayat (2) tertuang, “/Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) yaitu jadi istri kedua/ketiga/keempat, dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat, sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Nama orang nomor satu di negeri laut sakti rantau bertuah, yang berhasil memenangkan Pemilihan Umum Kepala Derah (Pemilukada) Natuna tahun 2015 itu, semakin kerab dibicarakan. Bola panas menyoroti kinerja Hamid Rizal selaku Bupati Natuna yang dilantik, pada Rabu (4/5/2016) silam itu, mulai bergejolak. Dua pekan silam, ungkapan ketidakpuasan terhadap kinerja pasangan yang menyebut dirinya Berhati Nyaman (Bersama Hamid-Ngesti Natuna Jaya, Makmur, dan Aman), langsung dilontarkan oleh partai pengusung.
Sebagaimana diketahui, Abdul Hamid Rizal, dapat mengikuti Pilkada Natuna 2015, berkat adanya rekomendasi dari dua partai, yakni Gerindra dan PAN. Sayangnya, setelah terpilih menjadi Bupati Natuna, Hamid Rizal, terkesan jalan sendiri. “ DPC Gerindra Natuna menilai kepemimpinan saudara Bupati Hamid Rizal, pada intinya sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat. Niat kita mengusung saudara Bupati Hamid Rizal, didampingi saudari Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti, adalah untuk berhati nyaman. Dalam artian bersama Hamid-Ngesti Natuna bisa adil, makmur, sejahtera, dan beriman, “ ujar Alfiandry, S.Ikom, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Natuna, kepada Koran Perbatasan.
Menurut Alfiandry, DPC Partai Gerindra Natuna mengambil sikap, serta mencabut dukungan politik terhadap Bupati Hamid Rizal, dikarenakan sudah tidak lagi mengacu pada barometer sejahtera, dalam rangka meningkatkan nilai-nilai ekonomi masyarakat, serta konstribusi perputaran uang di daerah. “ Demokrasi dibuat atas dasar tindaklanjutnya adalah partai politik, mengapa diberikan perenan terbesar terhdap pengendalian pemerintahan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pusat. Karena partai politik juga memiliki tanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ketika sudah bertantangan dengan ini, berarti kita juga punya hak yang sama dengan pemerintah, khusunya bupati terpilih, untuk bersama-sama meberikan konstribusi kepada masyarakat, “ sebut Alfiandry.
Selain tidak mampu mensejahterakan masyarakat, pencabutan dukungan kata Alfiandry juga dikarenakan kearoganan Hamid Rizal selaku Bupati Natuna, dalam mengayomi masyarakat. “ Kami melihat dua tahun terakhir, memang sudah sangat jauh sekali, bahkan tahun 2017 lalu, muncul beberapa pemberitaan tentang hasil APBD, tetapi tidak beredar di Natuna. Apakah itu, hasil dari kegiatan yang bersifat fisik, maupun non fisik. Jadi ini tentunya, bertantangan dengan cita-cita Partai Gerindara sendiri, dari rakyat untuk rakyat. Karena kita benar-benar mendambakan pemerintahan yang mengayomi. Secara pribadi, saya melihat kepemimpinan Hamid Rizal saat ini, memang sangat arogan sekali, “ cetus Alfiandry.
Usai meneguk segelas kopi panas, dan menghisap sebatang rokok, diruang Redaksi Koran Perbatasan Selasa, (12/06/2018) malam, lelaki yang dulunya aktif menyuarakan aspirasi rakyat itu, menjelaskan letak arogannya Hamid Rizal selaku Bupati Natuna, karena tidak mampu memberikan nilai positif kepada masyarakat. “ Dimana letak arogannya, karena seorang pemimpin itu, harus bisa memberikan ketauladanan, dan contoh-contoh yang baik, kepada masyarakatnya. Hari ini, kalau bicara reformasi birokrasi, sesuai amanah, terus terang saya tidak melihat adanya itu. Secara resmi, DPC Gerindra sudah dua kali menyampaikan masukan, saran, sebagaimana keinginan awal. Sayangnya masukan-masukan itu, mengendap dibawah pemikirin beliau selaku Bupati Natuna. Artinya tidak ada respon sikap yang jelas, dan tegas, untuk menindaklanjuti, agar segera berpihak kepada masyarakat banyak,“ beber Alfiandry.
Lebih jauh lagi, anak muda yang pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Natuna Se-Indonesia (FKMNI) itu, memastikan pencabutan dukungan sudah dibahas, dalam internal partai. “ Secara administrastif dukungan Gerindra pada pemerintahan ini ada 10 persen, karena kita memiliki dua kursi. Pernyataan pencabutan dukungan ini, bukan tiba-tiba, karena dalam tiga bulan terakhir DPC Gerindra Natuna memang sudah mengkaji, terkait kebijakan yang diambil oleh Hamid Rizal sebagai Bupati Natuna, dalam kontek untuk lima tahun. DPC Gerinda Natuna, tidak mau, dan tidak ingin melibatkan diri dalam konteks kebijakan yang sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat, “ tegas Alfiandry.
Sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra, Alfiandry memastikan, pencabutan dukungan politik yang disampaikan melalui pemberitaan ini, bukan hanya sekedar ucapan. “ Gerindra Natuna mencabut dukungan politik kepada saudara Bupati Hamid Rizal, tentunya sudah jelas kemana arahnya. Karena pemerintahan bisa kita investment, makanya nanti akan kita selesaikan dulu administrasinya, untuk di adakan pleno, dan akan kita kirimkan surat keputusan itu, kepada lembaga yang terkait, khusunya legislatif. Saya Sekretaris DPC Gerindara Natuna, beserta para pengurus, tidak main-main dengan apa yang telah di ucapkan, “ tutup Alfiandry.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Miskin (FORMIS) Kabupaten Natuna, Ronny Kambey mengatakan sikap tegas DPC Partai Gerindra Natuna terkait penilaianya atas kinerja Bupati Kabupaten Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si sangat mendasar. “ Tentu ini membuktikan bahwa kepemimpinan saudara Hamid Rizal, sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat. Mungkin karena kibijakan yang selalu diambil berdasarkan kepentingan politik identitas. Tidak pernah ada program yang pro rakyat, dibuatnya selama dua tahun terakhir ini, “ tambah Ronny.
Dalam hal ini, Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Natuna, Yendi Pantomi, SH melihat perekonomian di Natuna saat ini cenderung menurun beberapa persen. ” Jadi ini, apakah ada kaitannya dengan kepemimpinan Hamid-Ngesti, Allahhualam. Tetapi yang perlu kita ketahui centere aliran perokonomian Natuna bersumberkan APBD. Selaku pengusaha, saya sangat setuju dengan statemen yang disuguhkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Natuna, terkait pencabutan dukungan. Karena gagalnya kepemimpinan di orde ini, terbukti dari gerahnya masyarakat,” cetus anak muda yang membidangi Hubungan Antar Lembaga, kepada Koran Perbatasan, Rabu (13/06/2018).
Sementara itu, sang progresor, Said Rony Saputra menyayangkan kinerja Pemerintah Daerah terkait lima pilar pembangunan yang di prioritaskan oleh Pemerintah Pusat. Rony melihat Pemerintah Daerah dalam hal ini, tidak terlalu serius memperjuangkan program tersebut. “ Kalau ini terealisasi Natuna bisa menjadi contoh buat daerah lain. Cuma menjadi pertanyaan kita, sudah sejauh mana mereka mensenergikan antara program Pemerintah Pusat dengan program Pemerintah Daerah, agar ini cepat terealisasikan. Kita menyayangkan sejak lima program ini dicanangkan, sampai sekarang realisasi nyatanya masih belum terlihat “ ujar Rony kepada Koran Perbatasan Kamis (1/2) kemarin.
Aktifis muda yang baru saja kembali dari tanah rantauan itu, menduga Pemerintah Daerah dalam hal ini, tidak memiliki konsep matang, sehingga lima program yang diprioritaskan itu, terkesan mati suri. “ Saya meyakini daerah ini, tidak punya konsep yang betul-betul bisa menunjang, dalam arti ada sesuatu yang benar-benar menjadi andalan. Misalnya kita ambil sektor pariwisata, harusnya daerah sudah memiliki konsep pariwisata apa, yang ingin dibangun. Maksud saya, konsep pembangunan itu, seharusnya diciptakan oleh Natuna sendiri, bukan dari Pemerintah Pusat “ sebut Rony.
Menurut lelaki yang dulunya aktif menyuarakan aspirasi masyarakat di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau bersama mahasiswa dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu, jika Pemerintah Daerah hanya mengandalkan lima program yang dikenal dengan sebuatan Gerakatan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbang Dutas) dari Pemerintah Pusat meliputi pembangunan disektor perikanan kelautan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup, dirinya juga mampu menjadi kepala daerah. “ Kalau hanya membanggakan lima program yang datang dari Pemerintah Pusat, saya jadi bupati juga bisa. Artinya, kalau hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat sekian-sekian, saya jadi bupati pun siap. Kenapa siap, karena tinggal menjalankan saja, “ cetus Rony.
Anak muda yang berdomisili di Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna Provinsi Kepri itu, mengatakan sejauh ini, hanya pembangunan di sektor pertahanan dan keamanan yang sudah terlihat. “ Kenapa hanya berjalan di bidang keamanan saja. Nah, yang menjadi pertanyaan kita mengapa sektor lain seperti pariwisata, perikanan, dan lingkungan hidup belum berjalan. Secara otomatis ini tidak ada sinerginya antara daerah dengan pusat. Mungkin usaha jemput bola, atau kesiapan konsep Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat yang masih kurang, “ pungkas Rony.
Seharusnya, lanjut Rony dengan diperioritasnya pembangunan di Natuna oleh Pemerintah Pusat, usaha Pemerintah Daerah semakin lebih ligat lagi. Minimal lima program itu, sudah bisa dikerjakan. “ Harusnya lima program ini sudah terealisasi. Kalau saya melihat saat ini hanya sektor pertahanan yang sudah berjalan. Informasi saya peroleh, katanya Pemerintah Pusat membantu setengah-setengah. Nah yang seperti inilah harus kita pecahkan. Kita harus datangi Pemerintah Pusat supaya jangan dibantu setengah-setengah. Karena potensi alam Natuna ini luar biasa, tinggal kita siapkan konsepnya, dan sampaikan kepada Pemerintah Pusat, untuk dikerjakan. Bisa jadi ini miskomunikasi, atau ada pemikiran ingin memperkaya diri sendiri. Kalau begini lebih baik kita berbenah adminstrasi. Jangan terlalu jauh bermimpi,“ tutup Rony. (KP).
Laporan : Amran
