Penulis: admin |
NATUNA, (KP),- Sejauh ini sumber pendapatan utama Kabupaten Natuna masih bergantungan dengan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas). Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat perekonomian, dan percepatan pembangunan melemah. Eksekutif dan legislatif, di tuntut mampu memanfaatkan sektor-sektor utama, sebagai daya tambah. Ketika DBH Migas belum di transfer oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah, perputaran perekonomian, dan upaya mempercepat pembangunan terlihat seperti tak berdaya.
Untuk dapat mempercepat pembangunan di segala bidang. Menggali potensi yang dimiliki, guna menambah PAD, menjadi tantangan serius, yang harus segera diselesaikan. Karena, sumber penerimaan daerah, dinilai menjadi sangat penting bagi penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembangunan. Kerja nyata, dan keseriusan para wakil rakyat, dalam menggenjot pembangunan, serta mengejar ketertinggalan sedang dinanti.
Yusripandi (Ketua DPRD Natuna, Partai Demokrat)
Dari awal kita memang betul-betul bergantungan dengan DBH Migas. Menurut saya tidak mungkin kita bisa bertahan dengan satu sumber ini saja. Sudah tentu kita harus mencari sumber-sumber lain. Pengaruh minimnya perolehan dari sumber lain, mungkin karena selama ini tidak ada yang begitu fokus, semua mau di coba-coba. Tau-taunya apa yang diharapkan tidak tercapai. Tetapi perlu saya tegaskan, menjadi dasar sebenarnya adalah kesiapan listrik, termasuk pelabuhan yang kelasnya agak besar.
Saya melihat kendala utamanya adalah infrastruktur pendukung. Karena perolehan PAD itu, bersentuhan dengan investor dan investasi. Hari ini kita masih belum memiliki infrastruktur yang layak seperti keberadaan bandara, pelabuhan, listrik, dan air bersih. Jangankan untuk investor, untuk masyarakat kita saja masih kurang. Menurut saya ini satu-stunya jalan untuk memperoleh PAD. Karena selain dari Migas, Natuna juga punya pariwisata, dan sektor perikanan yang layak di kembangkan.
Jarmin, SE (Anggota DPRD Natuna, Partai Gerindra)
Secara pribadi saya menginginkan daerah ini maju. Kemajuan pembangunan harus bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Bukan pembangunan untuk satu dua orang saja. Memang benar, sampai hari ini diketahui masih banyak saudara kita yang mengeluh. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, sekarang hal semacam ini sudah manjadi beban saya sebagai wakil rakyat. Disamping itu, masyarakat sebenarnya juga harus tahu tentang pemerintahan. Jadi kita akan berusaha mensosialisasikan persoalan ini kepada masyarakat.
Mau tidak mau, kita sebagai wakil rakyat memang harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Karena majunya suatu daerah, dan sejahteranya rakyat khususnya di Kabupaten Natuna, tergantung kepada dua kubu besar, yakni eksekutif dan legislatif. Kerjasama dua kubu ini, memang tak bisa lepas. Kalau antara eksekuif, dan legislatif tidak bisa bekerjasama, kemungkinan daerahnya akan terkorban, dan sengsaranya sudah jelas kepada rakyat. Artinya, walau bagaimanapun, hari ini saya menganggap memang harus ada kerjasama.
Marzuki, SH (Anggota DPRD Natuna, Partai Gerindra)
Jujur memang harus kita akui. Secara pribadi saya tertarik dengan kabupaten/kota lain, yang sudah memiliki PAD cukup signifikan, seperti Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Bayangkan dari tempat parkir saja, mereka bisa mendapatkan PAD begitu besar. Kalau disini belum ada, mungkin karena kita masih terbilang kota kecil. Kesimpulannya, hari ini kita berharap pemerintah punya inovasi lain. Mungkin kita harus berfikir lebih dalam lagi tentang ini. Insya Allah kita akan coba cari solusi, bersama kawan-kawan terkait PAD.
Sebagaimana di ketahui, APBD Natuna itu, berasal dari DAU, DAK juga DBH. Perlu disadari sampai hari ini satu-satunya harapan kita adalah DBH Migas. Kalau pembagian DBH besar, maka jumlah APBD kita juga akan bertambah. Tetapi kalau ada pemotongan, tentu APBD kita akan menurun. Sedangkan PAD dari sisi lain, sejak Natuna di mekarkan, hasilnya hanya sekitar nol koma sekian persen. Persoalan ini memang harus segera dicari jalan keluarnya oleh pemerintah, karena ada mereka di dalam kegiatan itu.
Kita lihat hari ini, yang baru menonjol tentang PAD khusunya di Natuna adalah pemungutan pajak 10 persen dari rumah-rumah makan. Pertanyaannya, apakah itu sudah tertib atau belum?, kita sendiri tidak tahu. Persoalannya, mungkin ada orang yang buka rumah makan, dan tempat-tempat hiburan di kenakan pajak, mereka tidak mau bayar, karena merasa berat. Menurut saya pemerintah juga harus memberikan solusi kepada pengusaha, baik rumah makan maupun tempat-tempat hiburan.
Wan Sofian (Anggota DPRD Natuna, Partai PDI-Perjuangan)
Saya ingin semuanya terbuka, jangan ada lagi yang tertutup. Kalau tertutup, takutnya membekas di hati. Kalau yang sedikit itu, terus disimpan lama-lama akan menjadi gumpalan bola panas. Kalau dulu apa yang dilakukan secara tertutup. Mulai sekarang bersama saya insya allah, semuanya akan di lakukan secara terbuka. Kalau sudah terbuka masyarakat bisa memantau kinerja eksekutif, dan legislatif. Saya bersama dengan kawan-kawan lainnya, akan coba melakukan koordinasi lebih harmonis, antara eksekutif, dan legislatif. Guna mencari letak permasaalahan, dan kita tidak boleh lagi mengandalkan ego masing-masing. Masaalahnya mungkin pada koordinasi yang kurang harmonis, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Selama ini ada banyak yang ingin berbuat baik. Sayangnya cuma hanya bisa memberi janji begini-begitu, kenyataan hasilnya nol. Kalau saya tidak suka begitu, kita yang jelas-jelas saja. Memang saya punya cita-cita, tetapi tidak punya visi misi, karena kebanyakan orang yang mempunyai visi misi, kenyataanya setelah menjadi pejabat dia lupa akan visi dan misinya. Terus terang kalau saya hanya punya cita-cita, yaitu ingin menjadi putra Natuna yang terbaik. Jadi jangan sampai ada salah satu dari masyarakat mengatakan saya ini tidak baik. Karena, kalau kita bicara tentang kampung halaman. Insya allah, dengan sisa umur yang ada ini, saya ingin berbakti kepada kampung halaman.
Syaifullah (Anggota DPRD Natuna, Partai Hanura)
Kenapa belum terlihat, menurut saya mungkin karena pemerintah kita belum fokus ke arah pembangunan itu. Kemudian, koordinasinya juga kurang. Terkadang mereka ada kegiatan kita di DPRD tidak di libatkan. Seharusnya mereka libatkan juga kita, biar hasilnya menjadi lebih baik. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, pembangunan ini tidak mungkin bisa tercapai. Harus kita dudukan dulu, buat rencananya, berapa anggarannya, kemana arahnya, seperti apa bentuk pembangunannya, di mana daerahnya. Kemudian ajukan ke DPRD, kita bahas, dan kita putuskan bersama.
Kita punya alam indah, harus di akui, bahkan lebih indah dari daerah-daerah lain. Tinggal kita poles sedikit saja, kalau kita punya niat baik. Kemudian kita fokuskan bersama. Saya yakin, walaupun lambat pasti akan berhasil. Mari kita satukan niat, kita bangun negeri ini bersama. Fokus pada satu pandangan, dan satu tujuan mulia. Kita lahirkan pembangunan yang sehat, sebagai bekal buat anak cucu kelak.
Penulis : Amran
