Penulis: admin |
BANJARBARU (KP),- Workshop regulasi pendidikan anti korupsi yang dihadiri Wakil Ketua KPK, Laode Syarif dan dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Salan (Provinsi Kalsel) H. Sahbirin Noor, diikuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kot se-Provinsi Kalsel.
Laode Syarif saat dikonfirmasi koranperbtasan.com Rabu, 16 Oktober 2019 mengatakan workshop yang dilaksanakan adalah salah satu program dilakukan oleh KPK dalam mengedukasi anak sekolah.
KPK kata Laode Syarif sangat mengapresiasi Pemprov Kalsel yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Karena tidak semua provinsi melaksanakan workshop edukasi KPK.
“Sebenarnya edukasi seperti ini sudah sering dilakukan oleh KPK diberbagai daerah. Namun KPK masih terus melakukan edukasi tiada henti. Nah, di sekolah salah satunya dengan adanya kantin kejujuran, menghimbau supaya tidak mencontek, dan sebagainya,” sebut Laode Syarif.
Sementara itu Gubernur Provinsi Kalsel H. Sahbirin Noor memastikan bahwa edukasi seperti ini akan terus dilakukan. Bahkan sejak dini akan ditanamkan. “Jangan sampai banyak yang terjerat kasus korupsi terutama di daerah Kalsel. Apabila semuanya bekerja dengan sungguh – sungguh ikhlas, maka tidak mustahil amanah yang diemban akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, H. M. Yusuf Effendi kepada koranperbatasan.com menyampaikan, dinas pendidikan akan melakukan edukasi dengan menyisipkan pesan anti korupsi kepada peserta didik disetiap mata pelajaran sekolah. Dengan begitu nilai anti korupsi bisa dipahami oleh siswa sejak dini. (KP).
Pewarta : Adam Subayu
