Penulis: admin |
NATUNA (KP),- Sekretaris Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Hendri FN memberikan tujuh catatan penting kepada Abdul Hamid Rizal selaku orang nomor satu di bumi Laut Sakti Rantau Bertuah. Sebagai Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal diminta dalam penggunaan anggaran agar tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah sehingga tidak terjadi pemangkasan anggaran.
Dari atas mimbar kehormatan dalam ruang rapat paripurna kantor pembawa suara hati masyarakat perbatasan, melalui pengeras suara Hendri FN kemudian meminta kepada Abdul Hamid Rizal selaku Kepala Daerah untuk dapat mempertahankan pelayanan prima atas pelayanan publik khususnya kesehatan dan pendidikan dasar dengan memberikan dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Suara lantang Hendri FN yang disaksikan langsung oleh Abdul Hamid Rizal selaku Bupati Natuna dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin malam tanggal 26 November 2018 tersebut, juga meminta agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus ditingkatkan melalui trobosan-trobosan baru dengan mempelajari terhadap kemungkinan adanya celah-celah optimalisasi pendapatan daerah yang tidak bertantangan dengan peraturan.
Hendri yang sekali-kali menaikan kepala dan menghadapkan pandangan matanya kearah tamu undangan dalam laporan pandangan akhir fraksinya meminta agar terus diadakan upaya penyerapan anggaran secara optimal karena APBD dapat memberikan dorongan bagi pergerakan roda perekonomian sehingga dapat meningkat daya beli masyarakat. Hendri kemudian memberikan perhatian khusus kepada Abdul Hamid Rizal tentang pengusulan dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Peratuaran Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.
“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kepada Bupati Natuna untuk memantau pengusulan anggaran DAK agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena penganggaran DAK ini memiliki tujuan khusus maka kepada seluruh OPD untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK agar dapat disalurkan secara merata pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna, “ ujar Hendri FN.
Keenam lanjut Hendri, Fraksi Demokrat meminta memperhatikan kedudukan hukum pembangunan Gedung DPRD dan Pasar Moderen karena status hukum sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi agar dapat diteruskan sebagaimana pembangunan Museum Natuna yang dapat diteruskan setelah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Jawab Bupati Nomor 556/DISPARBUD-TU/382. “ Ketujuh Fraksi Demokrat menyarankan agar pembangunan proyek-proyek yang masih terdapat indikasi pelanggaran hukum untuk tidak dilanjutkan,“ tegas Hendri.
Tujuh catatan penting tersebut disampaikan Hendri dalam sebuah rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Natuna tahun 2019. (Red).
