close menu

Masuk


Tutup x

Belum Kantongi Izin, Pemilik Lahan Hentikan Pembangunan Jembatan Way Tebu

Penulis: |

TANGGAMUS (KP),- Pembangunan jembatan Way Tebu, penghubung antara Pekon Way Pring dan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Pugung dan Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus diduga bermasalah antara pihak kontraktor dengan pemilik lahan.

Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp3 milyar tersebut diketahui terjadi persengketaan, yakni belum adanya kejelasan izin dari pemilik lahan ke pihak kontraktor. Namun pihak kontraktor tetap saja melanjutkan pembangunan jembatan tersebut tanpa mengantongi izin dari pihak pemilik lahan.

Atas dasar ini, pemilik lahan sebelumnya telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolres setempat. Tercatat dalam surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/-544/V/2019/LPG/RES TGMS, Tanggal 24 Mei 2019, menjelaskan bahwa sekira pada tanggal 09 Mei 2019 Tanah Milik Keluarga Hi. Sahrani di rusak dengan cara di gali dan pohon kelapa sebanyak 2 batang di tebang, untuk membuat pondasi pembangunan jembatan, tanpa izin dari pemilik lahan.

Lahan yang di rusak oleh pihak pembuat jembatan adalah tanah dengan ukuran seluas 9 meter x 12 meter. Atas kejadian itu, pemilik lahan merasa telah dirugikan senilai puluhan juta rupiah.

“Kami melaporkan Wahyudi selaku mantan Kepala Pekon Way Pring Kecamatan Pugung, sebab dalam hal ini Wahyudi menjadi penanggung jawab untuk memberikan izin kepada pihak kontraktor untuk pembangunan jembatan itu,” jelas Sinta kepada koranperbatasan.com, Selasa (02/06).

Meski telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Tanggamus, namun pemilik lahan tetap saja melanjutkan aksinya dengan cara memberhentikan sementara pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.

Tepatnya pada hari Selasa pagi tanggal 2 Juli 2019 pemilik lahan beserta anggota keluarga  berjumlah sekitar 60 orang berbondong-bondong mendatangi lokasi pembangunan jembatan penghubung antara Pekon Way Pring – Pekon Banjar Negeri dengan maksud memberhentikan sementara pekerjaan tersebut. Hal ini dijelaskan langsung oleh Rudi Hidayat SH, MH selaku pihak keluarga.

READ  DPRD dan Pemkab Gelar Paripurna KUPA-PPAS Perubahan APBD 2019

“Adapun tujuan kami memberhentikan sementara pekerjaan ini bukan untuk menghalang-halangi jalannya pembangunan. Namun, kami dari pihak keluarga menuntut keadilan dan kejelasan kepada pihak terkait, terutama kepada Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Maka kami memberhentikan sementara pekerjaan yang berada di lahan kami,” terangnya.

Sebelumnya kata Rudi Hidayat, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak mereka, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak terkait maupun Dinas PUPR Tanggamus ke kami. sebab tanah yang saat ini bersengketa adalah tanah yang sudah bersertifikat hak milik (shm) atas nama Hi. Sahrani, maka tanah ini jelas legalitasnya,” tutur Rudi.

Setelah pemilik lahan beserta rombongan menginstruksikan kepada  pekerja untuk berhenti sementara, rombongan kemudian memasang plang yang bertuliskan, “Dilarang Keras Memasuki Pekarangan ini. Tanah ini milik (SHM), Atas Nama : Sahrani AM, No. Sertifikat: SHM.00.138.

Beranjak dari lokasi pemilik lahan beserta rombongan melanjutkan aksinya ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, untuk menuntut Keadilan. Sementara pihak Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, yang diwakili oleh Bowo Nugroho, Kabid Bina Marga (BM), langsung menanggapi permasalahan tersebut.

“Terkait sengketa lahan ini pada dasarnya Dinas PUPR sangat berkeinginan supaya permasalahan ini segera selesai agar pekerjaan ini cepat terlaksana dan pihak kami sudah menemui langsung pihak pemilik lahan dengan perwakilan keluarga kurang lebih dua kali,” sebut Bowo.

Saat itu, Bowo Nugroho memastikan bahwa pihaknya, secara lisan sudah menggungkapkan permohonan maaf ke pihak keluarga. Bowo mengakui ini suatu kelalaian pihaknhya, maka dari itu mereka meminta terutama kepada saudara Wahyudi agar menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas kelalaian ini.

“Dan kami juga siap menyelesaikan ini tapi dengan batas-batas koridor dan undang-undang yang berlaku, karena ini bagian dari produk hukum, jembatan ini juga bagian dari produk hukum, Karena sumber dananya dari APBD. Maka kita selesaikan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum,” tutup Bowo. (KP/Tim).

READ  Tembak Kaki Korban, Begal Motor Bersenjata Api Kembali Beraksi

Pewarta : Arzal