Penulis: admin |
LINGGA (KP),- Badan Kesbangpol Lingga menggelar rapat kordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lingga tahun 2019. Kegiatan rakor berlangsung di Mako Distrik Militer 0315/Bintan, Tanjungpinang, Kamis 28 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 WIB.
Kegiatan yang melibatkan TNI/Polri, Kejaksaan, OPD dan sejumlah peserta Timdu, membahas serta memaparkan sejumlah materi maupun masukan. Hadir pada kegiatan itu Kemendagri RI diwakili Frans Sinatra, dan Kaban Kesbangpol Provinsi Kepri, Ir Lamidi.
Kepala Badan Kesbangpol Lingga, Armia dalam rakor mengungkapkan pihaknya saat ini tengah fokus terhadap upaya pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada 17 April 2019, agar tercipta pemilu yang aman, damai dan sejuk. Sejumlah persoalan yang dinilai memiliki potensi memicu terjadinya konflik sosial.
Mulai dari money politik, pendistribusian logistik, keamanan, TPS, partisipasi pemilu, masalah UMK, KTP ganda, titik rawan kebakaran, angkutan barang lintas laut, kasus asusila, dan kasus sosial hingga minimnya pemahaman masyarakat tentang jenis surat suara dan lainnya.
Persoalan-persoalan tersebut, kata dia memiliki potensi besar yang bakal dijadikan isu politik menyambut datangnya pesta demokrasi Pileg dan Pilpres tahun 2019 secara serentak.
Mengantisipasi konflik tersebut, Pemkab Lingga melalui Kesbangpol terus bersinergi bersama TNI/Polri, Kejaksaan, OPD dan unsur pemerintahan di daerah, sejumlah tokoh masyarakat/pemuda serta Tim Terpadu Kabupaten Lingga.
Mengenai partisipasi pemilu, lanjut Armia dalam waktu dekat ini pihaknya, Dishub dan KPU Lingga akan duduk bersama membahas hal itu dalam rangka mengakomodir bantuan transportasi masyarakat yang berada di luar Kabupaten Lingga.
“Utamanya yang berada di Batam dan Tanjungpinang untuk bisa pulang menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing,” ujar Armia.
Sebelumnya, diawal pembukaan Dandim 0315/Bintan turut memberikan dukungan atas setiap program Tim terpadu penanganan konflik sosial secara penuh.
“Terimakasih karena telah melaksanakan kegiatan ini di kantor Kodim. Semoga pemilu ini dalam kondisi damai, aman dan sejuk,” ujar Kasdim mewakili Dandim 0315 Bintan yang berhalangan hadir pada kesempatan tersebut.
Kegiatan rakor malam itu resmi di buka langsung oleh Sekda Lingga, Juramadi Esram. Sebelum memaparkan lebih jauh, Sekda Lingga menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Dandim 0315 Bintan yang telah menerima dan membantu kegiatan Rakor Timdu.
“Terimakasih kepada Dandim 0315 Bintan yang telah menerima dan membantu kegiatan kami ini dengan sangat baik. Permohonan maaf dari Bupati Lingga karena adanya keperluan penting sehingga beliau tidak bisa hadir,” tutur Esram, sapaan akrab Sekda Lingga.
Selanjutnya, Esram mengutarakan bahwa Kabupaten Lingga belum lama ini juga telah melakukan rapat Forkompinda. Rapat yang dilakukan membahas terkait pemilu yang tak lama lagi akan bergulir.
Berkat Timdu yang merupakan wadah berkumpulnya para intelijen di daerah, kata Esram, Timdu harus Deni dan Ceni terhadap situasi di daerah. Dengan begitu pemerintah daerah akan sangat terbantu.
“Pemilu semakin dekat sehingga perlu peranan kita semua untuk memperkuat keamanan dan antisipasi terhadap hal-hal yang terjadi,” terang Esram.
Masuk dalam pembahasan materi dan masukan, Kaban Kesbangpol Provinsi Kepri Ir Lamidi mengapresiasi persiapan kepemiluan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Lingga penilaiannya baik. Kata Lamidi, Lingga merupakan partisipasi pemilih tertinggi dan FKDM Kabupaten Lingga sudah lengkap sampai ke desa dan kelurahan.
Lamidi menambahkan, peran pemda dalam menyukseskan pemilu, ucapnya harus menjaga netralitas sampai ketingkat bawah, turut serta mensosialisasikan pemilu kepada seluruh elemen masyarakat dan juga memberikan pendidikan politik.
Kesbangpol juga harus menjalankan koordinasi terkait pemilu terhadap stakeholder terkait kepemiluan. Langkah-langkah antisipasi kerawanan pemilu yaitu dilakukan monitoring, koordinasi antar lembaga terkait bersama masyarakat konsolidasi antar instansi dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan serta membentuk Puskomin.
“Redam segala aksi demonstrasi atau unras yang dapat meluas ke daerah lain, samakan persepsi dengan pelaksana pemilu, ciptakan stabilitas politik yang kondusif, berikan dukungan kelancaran semua tahapan, ciptakan rasa aman bagi masyarakat,” papar Lamidi.
Selain itu, upaya menciptakan Deni, Ceni, dan lapor cepat potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah. Agar lanjutnya, kita semua dapat maksimal dalam memonitor jalannya pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini dengan santun, sejuk dan damai.
Ditambahkan pihak Kemendagri RI, Frans Sinatra setelah itu, Kemendagri juga setiap tahun mengundang 200 peserta untuk pelatihan Intelijen dan telah melaksanakan pemantapan pemilu di 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, tengah dan timur.
“Pemilu tahun 2019 akan menargetkan 75% target nasional untuk partisipasi pemilih dengan 192 juta pemilih nasional dengan pemilih perempuan terbanyak dari jumlah penduduk Indonesia 265.185.520 juta jiwa,” kata Frans.
Menurut dia, kerawanan pemilu di Kepri masuk kategori sedang yaitu dari aspek kondisi geografis dan militansi penduduk. Proses penghitungan bisa juga menjadi salah satu potensi kerawanan. Maka, kata Frans peran Timdu mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan pasca konflik sangat dibutuhkan.
“Kita sangat membutuhkan bantuan kerjasama Timdu untuk menjaga stabilitas keamanan di masyarakat, peran FKDM maupun peran RT/RW di masyarakat sangat dibutuhkan.”
Selain itu, kata dia menambahkan, tahun 2019 ini Kemendagri akan merevisi Permendagri tentang Timdu yaitu terkait komposisi tim. Agar dimasukkan unsur Intelijen dan Ops.
Selain Timdu, ada juga Tim Wasdin Pemda yang saat ini sudah terbentuk di daerah menginggat peristiwa konflik yang terjadi di tahun 2018 sebanyak 47 peristiwa. Sementara tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 128 peristiwa dengan berbagai bentuk peristiwa konflik bernuansa sara, bentrokan warga, aksi oleh kelompok tertentu, bentrokan pelajar dan sengketa lahan. (KP).
Pewarta : Simarmata
